Dari fenomena Pilkada DKI Djakarta
(Telah deskriptif)
Siapa dia ?
Drs. Adang Daradjatun, profil ini pernah dikenal masyarakat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (16 Juli 2004). Sebagai mantan sosok orang nomor dua di jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan cukup menarik menyimak bagaimana perjalanan karir yang ia lalui sampai kemudian bisa mencapai pada posisinya tersebut. Berikut adalah sekilas profile Bang Adang yang kini merentas jalan menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya silahkan baca dulu opini tentang relasi : Polisi dan ummat Islam yang kita harapkan.
Informasi lebih lengkap dapat dibaca di :
[1] Ada apa dengan slogan : “Ayo Benahi Jakarta”
[2] Perspektif 1
[3] Perspektif 2
[4] Perspektif 3
[5] Perspektif lain
Gimana perspektif anda ?












knp riwayat hidup adang kurang lengkap. Mengapa tidak ditulis bahwa dia bukan keturunan jakarta(betawi) dan bagaimana sisa-sisa militerismenya saat jadi polisi.
mengapa juga tidak ditulis mengenai pengunduran diri adang sbg wakapolri.
jangan tertipu, jangan pilih orang yang meninggalkan amanah untuk kekuasaan.
pilih sipil dan profesional.
Herianto :
Mas ini warga DKI yang tinggal di semarang atau warga semarang yang tinggal di DKI.
(Saya check id nya bukan dari DKI tapi ngaku warga DKI, lagi jalan2 ya ke Jawa tengah)
Keturunan bukan ukuran kualitas mas, lagi pula sampe saat ini belum ada calon yang asli keturunan Betawi (Foke ternyata orang Jawa tengah yang juga cari hidup ke DKI, atau bang Faisal Basri kali, tapi gak ada yang mau calonin juga termasuk bekas partainya PAN).
Militer bukan ‘haram’ mas, pilih sipil bergaya militer atau militer bergaya sipil.
Istilah “meninggalkan amanah untuk kekuasaan”, sangat tendensius. Gak banyak pemimpin jaman sekarang yang mau meninggalkan kekuasaan yang sudah dipegangnya, walau dia ditawari jabatan baru (kebanyakan maunya semua jabatan di pegangnya biar kalo ada yang lepas ada cadangan kali, inikan namanya ragu2 , kesannya rakus atau jabatan maniak).
Kita pilih yang terbaik dari yang (kita kira) buruk…
Terima kasih mampir jauhnya dari Jawa Tengah …
Wallahu a’lam…
YANG DILEMATIS SEKARANG PKS SEBAGAI PARTAI DAKWAH PEMBELAKEIMANAN DAN KEBENARAN, BANYAK SEKALI “BENTURAN PERADABAN” KETIKA DIA MENCALONKAN POLISI, KEMARIN TERJADI PELANGGARAN HAM OLEH POLISI KETIKA ABU DUJANA DITEMBAK PADAHAL SUDAH MENYERAH, BIASANYA NIH… PKS RAJIN DARI MULAI PIMPINAN TERTINGGI SAMPAI KROCONYA DIBAWAH SIBUK KASIH KOMENTAR DAN DEMO, TETAPI SEKARANG MELEMPEM SEPERTI KUE APEM KENA AIR, KARENA INGAT…..INGAT…. CAGUB NYA POLISI. ITULAH POLITIK MAU PARTAI BERAZASKAN AL-QUR’AN, ISLAM, ATAU BERAZASKAN PANCASILA SEKALIAN, SAMA SAJA KETIKA SUDAH BERBENTURAN DENGAN KEPENTINGAN ……. SAMI MAWON. TAPI INGET KALAU KATA AHMAD SOBARI “GUSTI ALLAH ORA SARE” WASALAM
Herianto :
Dilematis ? Gak juga tuh …
Ketika pemahaman kita akan strategi pergerakan Islam dan realita tidak “sejalan”, maka kita akan menjadi bersikap “rigid” sedemikian. Seringkali teman2 semacam ini gagal memahami bahwa penerapan Islam “Ideal” bukan seperti membalik telapak tangan. Ketika kita tidak ingin berkecimpung langsung, maka kita tidak akan tahu apa permasalahannya dan akhirnya benar-benar tidak tahu apa pemecahannya.
Paradigma teman2 yg ingin Islam cepat2 (tabarruj) ter-implementasikan ya seperti apa yg anda2 sebut sebagai golongan “Khawarij” yg oleh barat dibelokkan dengan istilah TERORIS. Selanjutnya paragma teman2 yang mengira Islam dapat ter-implementasikan tanpa kerja nyata (terjun ke realita), ya seperti anda cs.
Ibarat pekerjaannya menonton sepak bola semata, ya seperti anda2 lah. Maaf, taunya cuma teriak sana, teriak sini, disuruh jadi pemain bola langsung gak mau. Gimana mau bisa jika tidak langsung terjun ke dunia nyata, tidak mencoba, apa sih permaslahannya, kenapa nendang begitu saja gak bisa. Ketika anda belajar maen sepak bola dan beberapa kali salah (khilaf) itulah proses kita menjadi pemain yg sebenarnya. Evaluasi (muhasabah) adalah proses yg hampir pasti dilakukan oleh aktivias Islam yang kerja nyata. Apa yg mau dievaluasi jika kerja saja gak ada, cuma ngomel sana sini ngomentarin orang2 yg kerja ?? Emang mandor apa ??
Ke-sholeh-an itu harus diuji dengan terjun nyata. Kalo anda mampu sholeh tapi batasnya cuma di lingkungan mesjid anda saja misalnya, ibarat bertapa di goa semata, enggan turun gunung, dimana kesholehan itu. Hanya untuk diri sendiri dan kelompok anda saja ? Wallahu a’lam.
Ketika polisi (militer) dimusuhi terus, orang2 jahil saja yg akan memanfaatkan mereka. Berpikirlah panjang akhi…
Senang jika anda sudi meneruskan diskusi ini… (Biasanya sih setelah ngBOM mlarikan diri, Ah Afwan, semoga tidak…)
Tidak akan memilih dia… (mungkin golput).
Melihat dengan mata saya sendiri apa yang dia lakukan sewaktu saya masih menjadi warga Cipete Selatan (alias tetangga rumahnya), terutama saat bulan puasa kemarin.
Mau kampanye “ayo benahi jakarta” sekencang apapun, pemandangan yang kulihat dahulu benar-benar kontradiksi dengan slogan tersebut. Menambah kemacetan, membuat pengangguran sementara, tebar pesona.
Herianto :

Ya gak apa2 deh…
Golput kan merupakan pilihan juga…
Dilemma aksi politikus di negeri kita memang memuakkan, sebenarnya di negeri2 lain (kbanyakan) juga seperti itu, tapi dalam hal ini saya lebih suka berpikir FUZZY ketimbang menggunakan tradisi logika BOOLEAN semata.
Dalam waktu 5 tahun ke depan bahkan mungkin lebih, [menurut saya] kita belum akan mendapatkan kelompok partai poltik bahkan pemimpin yg 100% ideal. Tetapi yg lebih sedikit “cacatnya” tentu ada.
Berpikir idealis murni hanya akan membuat kita tak melakukan apa pun kecuali caci maki, antipati dan tkadang mrasa suci semata. Menurut saya sikap ini lebih tidak baik dibandingkan berusaha walaupun tangan kita jadi keciprat kotoran yg hendak dibersihkan. Tapi bukankah yg namanya bekerja memang seperti itu ?
Pilkada masih lama, masih panjang waktu untuk berdebat dengan kata hati dan diri sendiri.
Saya yakin PKS dan pilihannya masih lebih minimal cacatnya. Semoga anda dapat menyaksikan yg demikian…
Ini memang pahit, kita hidup di negeri yg demikian banyak ktimpangan, shingga kadang mata [awam] kita melihat smuanya sama saja.
Tks, atas kunjungan dan sudi berkomentar-nya …
hmm
bener2 ga ngerti deh knp PKS milih P’Adang. Saya aktivis pergerakan Islam merasa apa yang dilakukan PKS udah terlalu keluar dari Islam, baca QS 2 : 208, bahwa Islam harus kaffah, dan juga QS 4:59 tentang ketaatan kepada ulil amri. Figuritas pemimpin dalam suatu partai Islam mutlak dipertanggungjawabkan, ini menyangkut umat Islam sendiri bos. Saya lihat banyak hal dari profil P’Adang yang jelas-jelas jauh dari kualitas seorang pemimpin Islam, jangankan menjalankan syariat, bahkan banyak yang dilanggar.
hmm
Kalo seperti itu yg terjadi, apa bener jika terpilih nantinya akan ada syariat2 Islam yang dijadikan aturan ataupun sekedar implementasi di lapangan? 100% ga yakin!
Kasihan donk ihwan2 & ahwat2 di bawah yang udah berjuang keras untuk mendidik diri untuk menjadi seorang Islam yang kafah.
Mohon dipertimbangkan.
Herianto :
Syariat Islam ?
Mmmm…,
Gerakan Islam baik dalam bentuk pemikiran maupun aktivitas sudah saatnya bermetoda lebih realistis (fiqul waqi) dan berpertimbangan lebih bijak/moderat (fiqul awwaliyah wal muazzamah). Prioritas Jakarta saat ini bukanlah formalitas syariah secara gegabah, tidak ada larangan menerapkan syariah pada diri sendiri dan keluarga kan ? Kalo yang itu aja [kadang] belum selesai gmana kita harus berkoar2 menerapkan syariah untuk formalisasi hukum di negeri ini. Bukankah proses alamiah dakwah dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan setrusnya. Jika marhalah itu tidak dilewati, sama saja kita dengan menafikan manhaj Rasulallah yg bisa kita petik hikmahnya dari sirah nabawiyyah. Perjuangan tidak bisa potong kompas dan ketergesaan untuk segera tercapai.
Prioritas Jakarta saat ini adalah masalah kemiskinan, keamanan, pendidikan, pengangguran, banjir, kemacetan, dstnya. Yg itu dulu kita tunjukkan bahwa kita terlibat dalam memikirkan masalah kontemporer mereka secara langsung, tidak serta merta cuma berkoar masalah isu syariah semata sementara terhadap problem nyata mereka kita acuh tak acuh.
Menentukan sosok “Adang” adalah ibarat mencari mutiara di timbunan kotoran. Hampir semua tokoh2 yg sebelumnya turut bekerja di Jakarta sekarang mengandung “kecacatan” dengan derajat tertentu. Siapa pun tokoh itu pasti ada cacatnya.
Kalo pks selama ini mengusung kebersihan dan moralnya maka kita butuh orang yang mmiliki kekuatan dan berpihak pada moral. Tanda2 keberpihakan pada moral salah satunya harus sudi bekerjasama dengan kita. Kita memilih militer karena bukan waktunya lagi kita menjauh dari pihak2 yg sebenarnya kita bisa bersinergi untuk sama2 berjuang menuju berbagai kebaikan.
Mengharapkan yg ideal itu muncul baru mau bekerja, sama saja dengan kita tidak bekerja. Atau kita bekerja setelah orang lain bekerja sambil mencaci maki tangan teman2 sendiri yg tampak berkotoran akibat kerja-kerja mereka.
Jangan begitu dong.
Ayo kita kerja, ayo benahi Jakarta.
Soal masalah calon gubernur sekarang saya cuma mau komentar begini :
1. Drs. Adang Daradjatun.
Kita mungkin tahu bahwa menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di polisi atau militer membutuhkan dana yang tidak sedikit, dari mulai dana berupa uang ataupun dana harga diri( menjilat atasan, berganti agama karena pimpinan didepartemen itu beragama x, pergi kedukun dan lain-lain). sesuai peraturan kalau tidak salah setiap PNS/TNI/Polri akan naik tingkat/golongan/pangkat setiap 4 tahun itupun jika lulus ujian dan ikut pendidikan tertentu, atau sangat dimungkinkan naiknya karena penyesuaian jika diangkat sebagai pejabat atau karena yang bersangkutan berprestasi atau jika beliau meraih gelar kependidikan departemen itu akan menyesuaikan pangkat atau golongan.
DiPolri/TNI banyak sekali orang-orang yang mungkin bisa naik pangkat karena prestasi atau keahliannya yang unik tetapi mentok dilevel Kolonel, kalau kata orang jawa harus bener2 dilihat bebet dan bobotnya, jika dia berbobot tapi bebetnya tidak masuk ( bukan anak jenderal, bukan anak pejabat, bukan pilihan atasan dll).. ya ditolak.
And ada info dulu ada temenya teman yang kebetulan baru level mau naik pangkat ke kapten, dia lagi nyari2 pinjeman duit puluhan juta rupiah untuk biaya sekolah. Baru kapten aja udah segitu banyak, itu pun denger2 yang sekolah itu diundi lagi. Nah dari uraian diatas bisa digali lagi tuh sejarah panjang dan prestasi bang adang yang begitu cepat naik jabatan diusia segitu muda.
Satu hal lagi yang bisa jadi penilaian kita, katanya mau benahi jakarta tetapi gambar tempelnya paling banyak mengotori rumah - rumah orang, jika tidak bilang akan benahi sampah di DKI, pasti tidak akan jadi masalah, tetapi mau benahi jakarta kok malah bikin kotor, and bisa dibayangin kalau dia jadi gubernur, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk beresin tuh sampah yang dibuang “olehnya”. dan lagi sampah suplemen koran kompas bulan agustus (saya lupa tanggal berapa) yang dibagikan kerumah2 didaerah slipi pada hari minggu malam, padahal minggu itu semua atribut kampanye sudah harus bersih, ini bukannya menghilangkan atribut malah serangan 3 malam sebelum penyoblosan. Apa tidak tahu bahwa minggu itu sudah hari tenang. Sebenarnya terlepas dari sejarah yang masih abu2 dari bang adang, pihak relawan orange sudah membuat keburukan dengan membuat spanduk2 yang mengolok-olok and menjatuhkan pihak lawan yang mungkin memang ada perlakuan yang sama dari pihak lawan, apakah ini yang diajarkan oleh agama??
2. Dr. Ing H Fauzi Bowo
satu hal yang pasti ada “hutang” apa beliau kepada partai pendukung, kalau dilihat prestasinya dan gelar yang dimiliki ada sedikit kewajaran jika beliau naik keposisi kedua. Tapi karena mungkin saya banyak informasi dari orang-orang yang saya juga tahu dedikasi yang kejujuran bahkan prestasinya karena ya duit “bebet” tadi dia ngak punya , harus pensiun awal atau masuk kotak, makanya saya sudah sangat tidak percaya orang birokrat atau polri/tni yang bisa pegang jabatan tinggi. Pihak Fauzi juga membuat doktrik kepada pegawai2 pemerintah kota Jakarta untuk ini dan itu serta tidak bisa ini dan itu jika pihak lawan yang jadi gubernur.
Dari sedikit sisi buruk diatas pasti banyak juga sisi baiknya yang mungkin sudah kita dengar baik dari kubu pendukung masing2, nah kita tinggal pilih yang mana dari yang buruk dan baik ini, pasti ada yang terburuk and terbaik. yang menang adalah terbaik dari yang buruk yang kalau adalah yang terburuk dari buruk.
@ Obed L
Setiap kita punya versi cerita yg berbeda sesuai dengan kepentingan masing2.
Di kalangan grace root dikembangkan opini bahwa kalo pks menang maka Jakarta akan jadi seperti Taliban, WOW. Di lain pihak ada lagi cerita kalo pks itu mendapat dana dari Amerika. Dua cerita dan opini yg saling bertolak belakang.
Kenapa masyarakat kita tidak diberi kesempatan memahami politik secara benar.
Pks anti keragaman, lalu dikeroyok rame2 ? Opini aneh…
Yang benar, Golkar dan PDI sebagai 2 partai terbesar sangat ktakutan dengan gerak kader pks. Mereka jauh2 hari sudah mperhitungkan bahwa hanya pks bakalan partai yg dapat membayang2i kebesaran mereka. Lalu sejak awal2 dan sekarang berbagai opini dikembangkan untuk tujuan yg muncul dari ketakutan mereka itu.
Yang jelas pks pasti memiliki pandangan kbaikan ke depan, jika dikaitkan dengan sikap moral mereka selama ini. Masalah berbagai realita lain, setiap kita bisa bercerita apa saja…
Wallahu a’lam…
Kayanya ada salah pengertian deh, saya terus terang dalam hal ini tidak membahas soal siapa yang beli Adang siapa yang bela Fauzi, dan perlu diketahui saya tidak mendukung keduanya serta hanya coba melihat dari sisi lain yang selama ini digembor-gemborkan oleh kedua belah pihak.
Saya mendapatkan pengetahuan soal kenaikan pangkat dan golongan bagi PNS dan TNI/Polri dari ayah saya yang kebetulan berkecimpung disoal hukum dan peraturan PNS dan TNI Polri, jadi saya tahu soal kenaikan pangkat dan prosedurnya, soal kenaikan tinggat dan pangkat di TNI/Polri saya tahu dari program tata usaha TNI angkatan darat yang pernah saya dan teman saya kerjakan bersama teman-teman saya dahulu.
Justru dalam hal ini saya sebenarnya ingin tanggapan dari kedua belah pihak mengenai “kok masih muda bisa dapat jabatan atau pangkat setinggi itu”.
Dan dalam hal ini saya ingin justru memberikan opini lain soal kedua kandidat.
Dalam hal ini pun saya tidak perlu tahu PKS, PDIP, Golkar dan partai-partai lain punya maksud dan tujuan apa, karena menurut saya tidak ada politik yang baik dan benar, karena tidak ada politik yang baik, saya tidak pernah lihat didunia ini ada sistem politik yang baik, pasti ada trik2 yang digunakan sebuah partai baik dan jujur dan benar dimanapun untuk mencapai tujuan atau bahkan mengcounter sikap dan tindakan buruk partai lain bukan…
Tapi dalam hal ini saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkomentar.
Selamat berjuang besok para kandidat, mudah-mudahan Tuhan memberikan pemimpin yang dikehendaki-Nya dan menghancurkan cara-cara tidak benar yang dilakukan oleh siapapun supaya pilkada ini berjalan sesuai Kehendak-Mu. Amien.
Tidak hanya di politik banyak prilaku yg tidak benar.
Lihatlah di dunia business secara praktis cara2 persaingan antar perusahaan juga tidak beda dengan persaingan di perebutan politik. Bahkan di dunia pendidikan sendiri prilaku2 yang tidak pantas itu ada juga.
Tapi bukan berarti kita harus apatis dengan itu semua.
Bayangkan kita berlatih bermain sepakbola, lalu salah, belajar lagi, salah lagi…
Hanya dengan proses begitu pemain profesional dapat tercapai. Bukan dengan apatis, duduk2 doang, teriak2 tentang kekotoran orang, lalu merasa suci sendiri..
Ayo dong…
Terima kasih ikut komentarnya ya…
Suatu hari saya menelepon seorang mantan jenderal yang disegani dimasa Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam percakapan dengan jenderal tersebut sempat tercetus diskusi ringan, bagaimana pendapat Anda tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)? Terutama kaitannya dengan pencalonan Gubernur DKI Jakarta.
Sang jenderal hanya menjawab singkat, “PKS common enemy (musuh bersama).” Tanpa hendak bermaksud menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud common enemy bagi PKS, sang jenderal mengalihkan pembicaraan dari A hingga Z tentang perkembangan di tanah air.
Bagi penulis, pernyataan common enemy cukup menyentakkan. Karena pernyataan itu seolah mengingatkan saya pada kemenangan Front Islamic Salvation (FIS) di Aljazair dan Refa di Turki dalam pemilu setempat yang kemudian kemenangan itu langsung dijegal oleh militer.
Indikasi serupa sempat muncul saat Nurmahmudi Ismail memenangkan pilkada di Depok setelah mengalahkan calon incumbent Badrul Kamal. Karuan saja setelah MA dan PN Jabar memenangkan kader PKS ini jegal melalui aksi-aksi tak konstitusional, mulai dari demostrasi tak berkesudahan, aksi tak simpatik anggota DPRD non PKS yang cenderung mendiskreditkan Nurmahmudi, hingga aksi pengempesan ban mobil sang walikota dan pelemparan bom molotov mobil kader PKS Depok.
Pernyataan itu juga mengingatkan ketika Zulkieflimansyah bersama pasangannya Marissa Haque saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wagub Banten. Dimana tiga parpol besar: PPP, PDIP dan Partai Golkar bersatu untuk melawan kader dari PKS.
Tak kalah pentingnya saat pilkada bupati Bekasi dimana pasangan Sa’aduddin dan M. Darip Mulyana yang sempat dinyatakan kalah, namun akhirnya dimenangkan oleh PN Jabar.
Puncak gunung es relasi antara pernyataan sang jenderal tentang PKS adalah common enemy saat calon PKS: Adang Daradjatun dan Dani Anwar harus berhadapan dengan Fauzi ‘Foke’ Bowo dan Prijanto yang juga adalah sang jenderal militer. Tak tanggung-tanggung Foke-Prijanto didukung 20 parpol yang tergabung dalam Koalisi Jakarta.
Sintesa bahwa PKS adalah common enemy seolah menemukan justifikasi paling nyata di pilkada DKI Jakarta. Ini juga yang mengonfirmasi mengapa pilkada DKI Jakarta begitu gegap gempita, riuh rendah dan seolah memanas, padahal kedua calon belum lagi memaparkan visi dan misi serta program kerja mereka.
Pilkada DKI Jakarta begitu serius menyusul ada unsur PKS yang pada Pemilu 2004 menguasai pangsa suara sebanyak 1.057.246 suara atau jika dipresentir menguasai pangsa suara warga DKI sebesar 22,32%, vis a vis dengan Koalisi Jakarta yang merepresentasikan lebih dari 70% pemilih yang terhimpun di 20 parpol pendukung.
Praktis di atas kertas Foke harusnya menang, karena didukung oleh 20 parpol dengan menguasai pangsa suara melebihi syarat untuk menang. Berikut al. parpol pendukung Foke: Partai Demokrat (20,23%), PDIP (14,02%), Golkar (9,16%), PPP (8,16%), PAN (7,03%), PDS (5,34%), PBR (2,90%), PBB (1,45%), maupun PKPB (1,83%).
Maksimalkan kemenangan
Jika mengamati besarnya dukungan atas Foke, maka praktis kemenangan putra Betawi itu sudah di atas kertas. Tapi pertanyaannya, mengapa sebegitu besar suara yang dibutuhkan Foke untuk menguasai Jakarta 1? Padahal untuk sahnya seorang kandidat cuma membutuhkan dukungan suara 15% dari parpol peserta pemilu 2004.
Tentu ada hidden story yang membuat Foke tak terlalu memedulikan aspek pendidikan politik untuk provinsi tertinggi tingkat rasialnya sekaligus ibukota negara. Foke ingin memaksimalkan kemenangan setelah sebelumnya sempat ditolak oleh Ustad Hilmi Aminuddin.
Suatu hari, Ketua DPD RI Ginandjar Kartasasmita bertandang ke kediaman Ustad Hilmi di bilangan Kali Malang. Setelah diterima dan ngobrol ngalor ngidul, setengah jam kemudian Ginandjar mohon izin.
“Ustad, mohon maaf. Sebenarnya saya datang ke rumah Ustad dengan adik saya,” demikian papar mantan Mentamben dan Kepala Bappenas di masa Presiden Soeharto.
“Siapa? Kok tak disuruh masuk?” ungkap Ustad Hilmi.
“Foke, Ustad,” tambah Ginandjar.
Pendek kata, akhirnya Foke yang berkeliling setengah jam di gang-gang sekitar Kali Malang meluncur ke rumah Ustad Hilmi. Singkat kata, dalam obrolan itu Ginandjar dan Foke minta dukungan dari orang yang paling disegani di PKS itu.
Apa jawaban Ustad Hilmi? Tentu jauh panggang dari api. Berikut petikannya, “Wah permintaan dukungan ini telat. PKS sudah memiliki calon, yakni Adang Daradjatun. Kalau begitu silakan saja berkompetisi secara sehat.”
Itulah sekelumit kisah dimana Foke sempat juga meminta dukungan kepada PKS, dimana Golkar sebagai inisiator bersama PPP cukup mendapat dukungan PKS dan PDIP maka sudah mengusai pangsa suara lebih dari 51%. Artinya tingkat konsolidasi akan lebih sederhana dan lebih mudah.
Namun dengan penolakan yang dilakukan Ustad Hilmi, yang juga merepresentasikan penolakan PKS, maka hal ini membuat gelisah kubu pendukung Foke. Maka untuk memastikan ketenangan dan memuluskan kemenangan digalanglah Koalisi Jakarta yang melibatkan 20 parpol. Peduli setan dengan aspek pendidikan politik, yang penting bagaimana memaksimalkan kemenangan. Jadilah PKS sebagai common enemy bagi, paling tidak, elit politik di DKI. Tapi belum tentu bagi rakyat DKI Jakarta.
Menurut hemat penulis, dinamika yang terjadi dalam proses pencalonan Gubernur dan Wagub DKI ini, tak lepas dari sikap Koalisi Jakarta yang menganggap PKS sebagai common enemy. Apalagi jejak rekam PKS yang telah mengikuti hampir 250 pilkada di Indonesia (dari 297 pilkada yang pernah digelar), kader PKS berhasil memenangkan di 77 titik pilkada atau lebih dari 30%.
Kemenangan pilkada yang diikuti kader PKS ada yang dilakukan sendiri, ada yang berkoalisi dengan elit politik lokal, maupun dengan birokrat dan pengusaha setempat. Lepas dari semua itu, kiprah parpol yang memasuki tahun ke-10 berpolitik di tanah air (maklum sebelumnya cuma sibuk berdakwah), sudah mampu tampil dengan daya pikat 30% di daerah pemilihan.
Itu sebabnya, bisa difahami jika terbentuk Koalisi Jakarta yang tak mau menganggap enteng calon yang diusulkan PKS. Bukan semata-mata siapa calonnya, tapi justru cara kerja mesin politik PKS yang mampu menembus jantung hati rakyat.
Ada atau tidak ada pilkada ataupun pemilu, kader PKS terbilang rajin menyapa atau bahkan berjibaku ikut larut dalam penderitaan yang dialami rakyat. Fenomena banjir Jakarta, cuma PKS yang dengan sigap membangun 60 titik posko yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan kadernya, serta bantuan sukarela warga, untuk menolong mereka yang terendam banjir. Posko itu dibentuk dari awal Jakarta terendam banjir hingga tetes banjir yang terakhir.
Berbeda dengan parpol lain, yang mungkin ada juga yang turun ke lokasi banjir, namun staminanya tidak selama PKS. Bahkan ada parpol besar yang cuma memasang spanduk mengucapkan turut berduka atas banjir yang melanda warga Jakarta.
Bahkan Pemda DKI Jakarta saja, baru meinggu kedua pasca banjir menurunkan bantuan bertruk-truk sembako dan pakaian serta selimut. Suatu sikap yang tidak buruk. Tapi jika dilihat dari aspek berlomba-lomba dalam kebajikan, maka kader PKS lah yang maju dimuka.
Kedekatan PKS dengan warga inilah yang menggelisahkan lawan politik, karena itu dibuatlah strategi common enemy dengan membentuk Koalisi Jakarta. Penulis menduga, dinamika politik menjelang penentuan calon seperti fenomena yang melanda para jenderal: Slamet Kirbiyanto, Djasri Marin, maupun Agum Gumelar, belum lagi fenomena Rano Karno, Sarwono Kusumaatmaja, tak lebih dari bagian dinamika yang memperkaya dan mengarahkan PKS sebagai common enemy.
Plus minus
Oleh karena itu, pilkada DKI cuma memiliki dua calon, yakni pasangan Foke-Prijanto dan Adang-Dani. Pasangan mana yang oleh banyak pengamat dan mantan pejabat sebagai pasangan yang memiliki plus minus.
Karena itu muncul ide-ide calon independen guna menampung aspirasi kelemahan dua kandidat tersebut. Namun kandidat PKS merasa tak keberatan kalau memang dinginkan, namun kandidat Koalisi Jakarta menolak lantaran tidak memenuhi kaidah dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Foke sebagai calon incumbet, tentu sangat potensial memenangkan pilkada DKI Jakarta. Karena selain didukung oleh 20 parpol, juga didukung birokrasi yang saat ini dipimpinnnya. Tambahan pula Foke cuti setelaha da kepastian Daftar Pemilih Tetap, hasil kerja Dukcapil yang nota bene masih dikomandaninya.
Pada saat yang sama kader PKS, LSM, pengamat, mahasiswa, dan sejumlah tokoh mencaci cara kerja penjaringan calon pemilih karena ditengarai adanya ghost vooter lebi dari 1 juta. Tingkat diskusi pun menemui jalan buntu, KPUD tetap jalan terus dengan data yang dimilikinya dari hasil proses yang lemah sekali, kendati mendapat cap penyelenggara pilkada paling buruk di Indonesia.
PKS tetap ngotot bahwa proses itu tidak aspiratif, arogan, dan menghalangi kader-kadernya yang belum terdaftar. Kendati KPUD merasa sudah membuka perpanjangan masa pendaftaran yang juga sebenarnya serba dibatasi oleh waktu dan tempat pendaftaran.
Apa boleh buat, DKI ke depan harus dipimpin oleh kedua pasangan yang telah ada, yang dilahirkan dari proses demokrasi yang rendah, bahkan mengarah pada kartel kekuasaan.
Foke yang juga seorang doktor tata kota memiliki justifikasi akademis yang memadai, selain kaya raya, dia juga dikenal penderma. Sejumlah organisasi parpol, organisasi sosial dan olah raga diketuainya, atau setidaknya menjadi penasihat, menunjukkan supelnya sang calon.
Kelihaiannya dalam melakukan lobby sangat mumpuni, terbukti 20 parpol dengan sedikitnya didukung 70% pemilih pada 2004, dengan warna-warni ideologi serta anutan, mampu disatukannya dalam upaya mendukung pencalonannya.
Namun Foke bukanlah manusia super. Sebab pada saat dia menjadi Wakil Gubernur dengan segala ilmu dan kepandaian, serta lobbynya, toh tak mampu mencegah banjir, padahal dia ahli tata kota . Juga tak mampu membendung meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di DKI Jakarta , padahal tekadnya menyejahterakan warga.
Paling tidak itulah hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Muzani. Dimana dalam surveinya 70% kecewa kepada pasangan Sutiyoso-Foke atas banjir yang melanda Jakarta, 90% kecewa karena kemiskinan meningkat, dan 80% kecewa karena pengangguran naik.
Meskipun dalam dialog di Metro TV, Foke berapologi banjir yang melanda semata-mata karena fenomena alam. Dia tak menjelaskan kenapa kemiskinan dan pengangguran bertambah di Jakarta.
Sementara Adang Daradjatun tidak terlalu dikenal prestasinya saat menjabat Wakapolri, ia berpendapat sebagian besarnya bertugas dibidang intelijen Polri sehingga memang tak terlalu dikenal.
Namun ada yang bertanya, mengapa PKS mencalonkan mantan Wakapolri itu, sementara sudah menjadi pengetahuan umum mulai dari polisi jalanan hingga jenderal polisi sulit mencari orang yang bersih. Berbagai predikat buruk tentang polisi, tiba-tiba saja harus berbaur dengan citra PKS yang bersih?
PKS sempat memberi penjelasan memang tidak ada orang yang suci, no body perfect. Dengan merekrut Adang dari kepolisian diharapkan ke depan, itupun kalau terpilih, paling tidak bisa melakukan reformasi kepolisian dari dalam. Sebuah spekulasi yang memang harus diuji.
Sementara Prijanto yang merupakan pasangan Foke diketahui sebagai militer aktif, namun prestasinya pun tak terlalu menonjol. Sedangkan Dani Anwar adalah mantan ketua fraksi PKS di DPRD, paling tidak perjuangan sekolah gratis yang diusungnya berhasil menjadi kenyataan, walaupun pelaksananya Sutiyoso dan Foke.
Kekhawatiran sebagaian warga Jakarta bahwa jika kader PKS menang maka perjudian dan bisnis hiburan akan diberangus, karena akan diterapkan syariat Islam. Tuduhan itu dijawab oleh Dani, bahwa di 77 kabupaten, pemkot dan pemprov dimana kader PKS memenangkan pilkada, tak satupun yang otomatis diterapkan syariat Islam. Syariat Islam dengan sendirinya akan terlaksana jika akidah warga dibenahi, dan proses pembenahan akidah memerlukan waktu.
Lepas dari plus minus sang kandidat, berikut plus dan minus pelaksanaan pilkada DKI Jakarta oleh KPUD, tanggal 8 Agustus warga harus tetap memilih. Termasuk memilih golput merupakan satu pilihan, kendati maknanya hampa sama sekali. Siapakah Gubernur DKI Jakarta ke depan, jawabnya ada pada nurani Anda!!!.
Djony Edward
Wartawan Bisnis Indonesia
=====================
[...] uang untuk sekedar [mau] berkoalisi, kenapa mereka mengira “hidung” kita tersedoti pundi2 waktu memilih ? Ya penyebabnya juga [...]