Ada teman yang cerita tentang istilah “Meta luka” yang ia terjemahkan dengan “luka di atas luka”. “Bisa dibayangkan…”, katanya, “Luka dikulit yang belum sembuh lalu digores lagi dengan luka baru tepat di atas luka itu, betapa sakitnya”. Gak kebayangkan ? Ok, kita lupakan aja tentang “Meta Luka”. Pedih…
Lepas dari ”Meta Luka” adalagi lagi istilah ”Meta politik”, yang jika mengutip dari pengertian di atas maksudnya bisa menjadi “Politik di atas politik”. Mem-politiki “politik”.
Fenomena ini “sangat” terjadi di jaman (”edan”) orang-orangnya Soeharto. “Politik” mereka “politiki” lagi dengan salah satu targetnya agar orang (rakyat) jadi pada takut dengan politik. Menyebarkan penyakit ‘politik-phobia’ ke tengah masyarakat. Kita tentu masih ingat bagaimana dulu dunia kampus di ‘gencet’ (di-program-paksa) agar tidak ikut-ikutan ‘bermain’ politik, yaitu melalui “Normalisasi Kampus”, yang istilah halusnya back to kampus. Kemudian jumlah ’partisan’ politik pun dibatas-batasi sehingga yang “legal” cuma golkar dan partai pelengkapnya. Fungsi agama ditekan ’sedemikian’ sehingga politik atas nama agama di “tabu” kan. Dan seterusnya…
Ironis memang. Kita seperti dilarang pintar…
Ini memang ironis, tetapi lebih ironis lagi jika di zaman seperti sekarang ini masih ada pihak yang mencoba mengembalikan kita ke kondisi seperti itu lagi. Melakukan “Meta Politik” …
Berpolitik dengan menakut-nakuti rakyat terhadap politik, atau menjadikan rakyat “acuh” terhadap politik, atau mencuci tangan sendiri setelah ia berdarah-darah dan kalah di pertempuran politik…
Lebih ironis lagi ketika istilah “politik menghalalkan segala cara” dilegalkan dengan gumaman,”Itulah politik”.
Itukah politik ? Adakah politik memang menghalalkan segala cara ? Jawabannya : “Ya” dan ‘Tidak”. Sama dengan pertanyaan masalah berbisnis,” Adakah untuk berbisnis kita harus berani bermain curang ?” Jawabannya juga “Ya” dan “Tidak”. Di setiap aktivitas kehidupan, pilihan hitam dan putih itu selalu ada. Kitalah yang memilih, akan melakukannya melalui jalur “hitam” atau jalur “putih”.
Dahulu kita telah terluka, melalui “pembodohan” pemahaman politik atau tentang kemestian keterlibatan kita dalam sistem pengaturan negara ini. Haruskah kini luka itu digores kembali, padahal luka yang lalu saja belum tersembuhkan. Haruskah ”luka di atas luka” itu terjadi pada diri kita ? Bukankah itu Pedih … ? (Herianto, 2007)
